Sebagai negara yang sedang berkembang dan memiliki pertumbuhan ekonomi enam persen pertahun, Indonesia masih dihadapkan pada kendala rasio elektrifikasi yang baru mencapai 75,83 persen. Namun disisi lain, pemerintah harus mulai membatasi pembangunan pembangkit listrik dengan menggunakan bahan bakar minyak (BBM). Menghadapi kondisi ini, pengembangan tenaga listrik energi panas bumi merupakan solusi terbaik."Geothermal merupakan salah satu pemecah masalah persoalan energi nasional,"kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MESDM), Jero Wacik. di
Menurut dia, saat dirinya dilantik menjadi MESDM oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Indonesia negara yang memiliki potensi panas bumi 40 persen dari potensi panas bumi dunia namun pemanfaatannya masih rendah."Kalimat itu masih terus terngiang ditelinga saya,"tegas Jero.
Selama ini, lanjutnya, masih banyak pemikiran masyarakat awam bahwa panas bumi itu berbahaya padahal justru sebaliknya energi panas bumi merupakan energi bersih dan tidak mencemari lingkungan."Perlu kita tanamkan pemikiran ini sehingga persepsi yang keliru dan harus diperbaiki, kita punya potensi di seluruh Indonesia banyak sekali, mari kita dorong ini energi baru terbarukan dan Indonesia memiliki 40 persen potensi dunia, ayo kerja terus untuk geothermal, energi panas bumi tidak memiliki limbah, ramah lingkungan dan murah,"tutur dia.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Operasi Jawa Bali PLN, I.G.A Ngurah Adyana menjelaskan di sistem kelistrikan Jawa Bali dari total kapasitas terpasang 28.000 Megawatt (MW), seribu megawatt diantaranya dioperasikan oleh pembangkit listrik dari panas bumi. "Total pembangkit listrik di sistem Jawa Bali yang dioperasikan dengan panas bumi 1000 MW,"paparnya.
Sedangkan secara keseluruhan, tambah Adyana, dalam bauran energi di sistem Jawa Bali pada tahun 2011 konsumsi BBM untuk pembangkit khususnya di pulau Jawa mengalami penurunan 15 persen sementara pada tahun 2012 mengalami penurunan sekitar 5,5 persen."Tahun ini target penggunaan BBM di sistem Jawa Bali 2-3 persen,"kata dia.
Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Sesditjen EBTKE) Djadjang Sukarna mengatakan pemerintah menyiapkan enam wilayah kerja pertambangan (WKP) panas bumi untuk ditender.
Keenam WKP tersebut diantaranya pertama, WKP Seulawah Agam di Aceh dengan kapasitas 1x55 Megawatt (MW) dari potensi 130 MW kemudian, WKP Bonjol di Sumatra Barat 3x55 MW dari potensi 200 MW. Selain itu, WKP Gunung Ciremai di Jawa Barat 2x55 MW dari potensi 150 MW. Keempat, WKP Mataloko di NTT 1x5 MW dari potensi 63 MW. Kelima, WKP Songa Wayaua di Maluku Utara 1x5 MW dari potensi 140 MW.
Untuk WKP Danau Ranau yang akan ditender 2x55 MW dari potensi 210 MW, tendernya akan dilakukan oleh pemerintah pusat.
Sesuai dengan Undang- undang (UU) panas bumi No.27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, kewenangan pemerintah pusat hanya menyediakan WKP panas bumi untuk seterusnya diserahkan kepada pemda untuk melakukan tender dan menetapkan pemenangnya.
Berdasarkan UU, jika lapangan panas bumi berada di kabupaten/kota maka WKP tersebut menjadi kewenangan bupati. Sedangkan jika berada di antara dua kabupaten/kota (lintas kabupaten/kota), maka menjadi kewenangan gubernur. Jika lapangannya berada di lintas provinsi, maka menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar